Dasar Hukum Tentang Judi

Pemberian Rumah Pensiun Presiden dan Wapres

Secara singkat, menjawab pertanyaan Anda, dasar hukum pemberian rumah pensiun presiden telah diatur secara spesifik dalam Perpres 52/2014. Mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden (“wapres”) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak.[1]

Patut dicatat, rumah yang diberikan sebanyak satu kali termasuk bagi mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden yang menjalani masa jabatan lebih dari satu periode dan mantan wakil presiden yang menjadi presiden, serta harus tersedia sebelum berhenti dari jabatannya.[2]

Adapun kriteria umum pembangunan rumah pensiun presiden adalah:[3]

Pemberian rumah kepada masing-masing mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara yang sekurang-kurangnya memuat:[4]

Sebagai tambahan informasi, pengadaan rumah kediaman juga berlaku bagi mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden yang telah berhenti dari jabatannya dan sampai dengan saat diberlakukannya Perpres 52/2014 ini belum dilakukan pengadaan.[5]

Namun, jika presiden/wakil presiden meninggal dunia dalam masa jabatannya, rumah pensiun tetap diberikan kepada janda/duda mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden.[6]

Apa Saja Manfaat dari UU ITE?

UU ITE mengatur berbagai hal agar pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik bisa mendapatkan kepastian hukum. Dengan begitu, manfaat UU ITE yang paling utama adalah memberikan perlindungan hukum bagi pengguna ruang digital.

Kepastian hukum dari UU ITE ini bermanfaat untuk meningkatkan rasa kepercayaan para pengguna teknologi. Setiap orang pun akhirnya bisa mengakses teknologi tersebut tanpa harus resah terhadap keamanan, misalnya dalam transaksi elektronik.

Berhubungan dengan itu, UU ITE juga bermanfaat untuk mencegah berbagai kejahatan siber (cybercrime). Sejumlah aturan UU ITE mengatur tentang hal tersebut, misalnya tindakan penyadapan, penipuan, dan lain-lain.

Menyebarkan Gambar atau Video Asusila

Perbuatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Ini terjadi ketika seseorang mendistribusikan atau membuat akses terhadap dokumen elektronik yang punya konten pelanggar asusila.

Dasar hukum larangan judi online terlampir dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Dilanggar apabila terdapat distribusi atau transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang terkait dengan kegiatan perjudian.

Apa Saja yang Termasuk Pelanggaran UU ITE?

Terdapat berbagai macam jenis kegiatan yang termasuk jenis pelanggaran UU ITE. Berikut ini daftar apa saja yang termasuk pelanggaran UU ITE.

Pengancaman dan Pemerasan

Pasal 27 Ayat (4) UU ITE menjabarkan tentang tindakan pengancaman dan pemerasan melalui teknologi informasi. Seseorang yang melakukan kedua aktivitas tersebut di ruang digital bisa mendapatkan konsekuensi hukum.

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE mengatur larangan terhadap penyebaran ujian kebencian. Adapun secara spesifik mengacu kepada ujaran yang menimbulkan perselisihan berdasarkan unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang pelanggaran kegiatan teror atau menakut-nakuti orang lain lewat internet. Kejahatan siber ini bisa dilaporkan ke pihak berwenang, kemudian ditindaklanjuti secara hukum.

Berita bohong, kerap disebut hoax, diatur lewat UU ITE Pasal 28 Ayat (1). Informasi yang menyesatkan ini berpotensi mengarahkan seseorang ke sudut pandang yang salah dan menimbulkan kerugian jika diakses konsumen (ketika ada transaksi).

UU ITE Pasal 31 menyebutkan kasus pelanggaran yang termasuk tindakan penyadapan. Di mana seseorang secara sengaja dan bukan haknya menyadap informasi atau dokumen elektronik milik individu lain.

Apa Saja Hukuman bagi Pelanggar UU ITE?

Pelanggar UU ITE bisa mendapatkan hukuman pidana penjara dan/atau denda tertentu, sesuai kasus yang telah dilanggarnya. Sebut misalnya pelanggar Pasal 27 angka 2 UU ITE dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan didenda paling besar satu miliar rupiah. Sedangkan pelaku pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik dapat dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun dan didenda paling besar empat ratus juta rupiah. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 angka 3 UU No. 1 Tahun 2004, maka pelaku judi online dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Pelaku penyebar informasi yang memuat asusila akan dikenakan pidana penjara selama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.Pidana serupa juga dijatuhkan bagi para penyebar hoax dan pengujar kebencian di tanah air. Sedangkan ketentuan Pasal 45B UU ITE mengenakan pidana penjara selama empat tahun dan/ atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah bagi pihak yang mengancam dengan media elektronik.

Tinjauan Hukum tentang Judi

Bicara tentang “Judi” termasuk “Sabung Ayam” yang lebih dikenal dengan tajen selain dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981.

Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah.Perlu diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi ( hazardspel ) mengandung unsur ; a) adanya pengharapan untuk menang, b) bersifat untung-untungan saja, c) ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan d) pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Dan secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah : 1) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat dihukum ; 2) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum ; 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum ; 4) orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum. (vide, pasal 303 bis KUHP).

Kalau mengacu pada Peraturan Pemerintah, tepatnya dalam pasal 1 PPRI No.9 tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di “kasino”. di “keramaian” maupun dikaitkan dengan alasan lain, yang jika dikaitkan lagi dengan isi pasal 2 dari PPRI No.9 tahun 1981 yang intinya menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan PPRI No.9 tahun 1981 ini, khususnya yang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, maka ini dapat berarti pasal 303 ayat (1) dan/atau pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi.

Agaknya pengaturan tentang “judi” terdapat pengaturan yang saling bertentangan, disatu pihak UU No.7 tahun 1974 Jo. pasal 303 KUHP yang mengatur tentang “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya, yaitu PPRI No.9 tahun 1981, yang melarang “judi” (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Memang secara azas theory hukum, PPRI No.9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

Atas dasar ini Kepolisian hanya dapat menindak perjudian yang tidak memiliki izin, walaupun judi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai seluruh agama yang dianut. Guna menghindari adanya tindakan anarkisme dari kalangan ormas keagamaan terhadap maraknya praktik perjuadian yang ada, maka sudah seharusnya Pemerintah bersama DPR tanggap dan segera membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” yang lebih tegas, khususnya larangan pemberian izin judi di tempat umum atau di kota-kota dan di tempat-tempat pemukiman penduduk, agar negara kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana masyarakatnya yang religius tetap terjaga imagenya.

��ࡱ� > �� Q S �� 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M R ��F�� =�/��1��,�� JFIF � � �� C $.' ",#(7),01444'9=82<.342�� C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222�� g�" �� } !1AQa"q2��#B��R��$3br� %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz�� w !1AQaq"2�B�� #3R�br� $4�%�&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz�� ? ��ǆ�� E�u��}K��1�� '�� h� ��?�*��/�� b9� �A�#� B�� ?�� '�� k��0?�� i?�� '�� k��9� �A�#� B�� ?�� '�� k��0?�� '�� h� ��?�*��/�� (�o� Ы�� /�&��A�#� B�� ߢ�0?�� h� ��?�*��/�� %��q��&�2�� h� ��?�*��/�� K@��xG��]� ��4�<�� |_�Mt4Ɇaq�@ş��&��xcE?[��d��Ɗ ��߲m�W֙"푁��B|)� B΍� ��4��S�� "� �k| C@��FH�𶉑� P��k��Ir��K�\c��5�g��R\c?�P#��|��F4l� >t� �i$�_�̭�h�K��ꊪ��*��On��O��/� E� ��ȼ �/)s�m�w�� kDfG w�0 ��A�#� B�� ?�� k��+w�O �Oh�{�a��1<%�0�>��ϋ� ��Ls��/�<+,��)}��,�5�_� Ы�� /�&�R5�aF)�Ϳ��%��1�?�/�� f�O��.�� N� �|b��.�A�@��K�x_E#�"� �j�� WC� �|_�Mi[M�v�9K�xLH|/�zi��5%��<$��oh��p�� "Mݍ$7R�FGj ɗ�>pBxgFV��5 ��'��Ol��5�Z�H�;w�d�o�� /��U�� _� Q\x�^Cm�� k��a�#ڀ9{/�I�;�/�}>/�&�?�<&��G��E� ��t\�1��W��eφ4R=�"� �j�� WC� �|_�M^n~��{ ��G��]� ��4��t?�� ?�*��/�� _� Ы�� /�&��A|#� B�� ?�� k~� �� ?�*��/�� _� Ы�� /�&��A|#� B�� ?�� k~� �� ?�*��/�� oЫ�� /�&��A�!� B�� ?�� k��9� �A|#� B�� _�A|!� B�� ߢ��C��]� ��4��t?�� /�?�U�� _� G� �� WC� �|_�Mo�@��C��]� ��4��t?�� /�?�U�� _� G� �� WC� �|_�Mo�@��C��]� ��4��t?�� /�?�U�� _� G� �� WC� �|_�Mo�@��C��]� ��4��t?�� /�?�U�� _� G� �� WC� �|_�Mo�m

%PDF-1.5 %µµµµ 1 0 obj <> endobj 2 0 obj <> endobj 3 0 obj <>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 19 0 R 20 0 R 21 0 R] /MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 6 0 R/Group<>/Tabs/S>> endobj 4 0 obj <> stream xœí[ TeFPÜYTRpAÐ#PVPdq§DYDAAYe“E@IA�M.«¸e©yJí˜i¹%hZ©u,+ÓúŸ{_šš‹tïåzê/Þ3çžaæ›w¾ï}Þåyg†ß~ë•^é•^ùÛÉ‹/ÒÓÓ‡"Ó+¯R`aØù×_í…´´4]ý‰ëBÖ‡DlÞ¸uSïö*6Ø†�D—(ZWs´¾º¥®ª©†6^s-ŽÔ´Ôc¿ü°Hz$Þ0Ü;¹Åy;2“¢cb’c“³wæ—î§Sø•@-fŽuaò¹ö&d�Ú¸”œ´‚òÂž¨e6Xv†µ_†ÂÆðQPÀ<1™‚Š¢¨äX¯5«ç/t²¶�ei=ÃÊf¦£ÓÜe^+Â¢·î.z›¿œ–ºŠÃUR·?tbù¥Þk} §(*)öéÓ‡²®¬œ¬ªšª©¹éúM�…åE˜€¸j�éJ?/ƒ7¦e©•““®®fniTx¨X,µÂ(ÀÎ=AnÀk©MÙ�6á-Qýúõë² õ‘í£6\Í|†ExL®êÉœ»œCEc•_àš‘£FÒítuuMMM§M›¦££3hÐ :>F{Vg¨lä‰âZøõò]®¡Î¨�8q"£vàÀ�t\güØÍ‘[DT+u`Ì}e…®‹Ý†åò(LXYYYQQQ^^ž}\VNn™¸+1.• kÊíç�þ×_=99ùâÅ‹�?Ç{þüùW_}uæÌ™ˆˆàÂŸ€¬ìÏ¥¸u÷;ÔT} ªd¦ÍLRkllµ}ôÑ£G�~ùå—ŸþùÁƒ§N� 7n?4úÊ¹/]ô§j¥ŽBÍÑº„´Dí±:Œ…UUUçÏŸŸ‘‘ÑÜÜÜÚÚúùçŸ·µµ�>}º°°ÐÛÛ{üøñÌÈÁC#uT5Kè<ÌVy„WRSf>Ã:áðÑÑÑ>dæßÞÞ[1~ùå—ÁÁÁŽæ!|^æ@ö ï ‘‰1F:4)) ˜vi"ÈÝ»wúöí‹ÁN®ÎX‘¸Þ%1 5Çê·ÅG* Sb$$äÊ•+/›*äþýû{÷î5˜bÐ²²Ü\$sÚp-JÿÜó mØ°a•••ìÛåççkiiÁÿÏž=Ë>þöÛo0 —¬ðz³ËÄµ@ÁÖ~6ùU}}=g!Š]»v±�€êãÔ¢j¬ö÷7ßJ†îµ#ZYE™ì9eÊ”“'Ovc¶tttxyy‘ç@œ-D:•,5¡n†E…÷HAAÇ,ŽŽŽt‹ððpÎ¢¢¢àˆÇ¤¬TJþµBƒääú" jkk…—`ooïææ†tÇ9¾cÇ b�¶;CXtQ€ûeçç0ËÎÎîÎ�;"B@òìÙ³ÔÔTÊ`k6¬EdIkËõ'ëC‰��pãYZZ:räH==½óçÏsNýøã�Èœ¸ÐÒz:ò?Û˜ªKÇNG��™™‰<Æ\ØÐÐàââ‚¸SQQqppàœ…Ú9søåÉÖÎVÝµÄEšË*M,L dE± `dûöíÄúà<;÷d`Úb¡€ñÑI1 QMM�“ a�sçÎ¡t¢!Maçã�?æÀ„ƒH H¤{³PžØj#b·!R˜¦½uëVÜ‚Çã¡±Âð bGØ©ªªb«=zô(¼KYyXNa®èá . ˆÖµÈz#FŒ¸|ù²d@@3ÜÝÝi¥f–æ|¶)N^ÂLÜ—/ÂµK–,á$‡¦¦&Ð³þýû2vƒ`ITjö˜'Ož˜™™áò€�@~GÆJ¶óœùa2wîÜuëÖbš¡††ÆðáÃùS53Cp]ºt ù¥‡sëo¿ý$�o·°M¢¸X(€�€9P´Â wîÜ)1$×®]CÒ€6¸eLj<úÑQ jÆ¦Óp-ÒGmyy9§mQRRúì³Ï8ÃÖ®]‹S`Ônw®ñ0o²€?cB e=£ÊÀÀ ººú‡~xÙ¢V®\‰aK±ÕJøLhäŠVä"¸güÓ§OqP¸lý&ð|œÂ/çx\\Îa¾£èÔ‚Š‚ÖkZ¸žÏÑ‰,„@`£€4ÚÌF�S3l¬™Ô�¢P\]ª9B>‚ÍŒ»ËËË›>}:£„$11ñæÍ›Â+��Ç€ÙŽsDÏ±b¡ _�íÐÙq8ÉÕ«WAÅÑW"–AÛŒ°„ØØØÙvv8ekk»mÛ6v)�‹jjjB!Ö^XY,"k ˆJÍ‘#àls‘TTTpZEÔSarssùîde‰Í Px¨x¸úpX güO?ýÔÒÒ²xñbp'R&ìëë‹–�=,==§fÙÙ¼Šº@=‘-Ù‹úðÃ©-e‹««+:.Ä9ebb‚rI×‚/¥D‰KÛ!¢ÿðc¡®bŒö\XWWÇ™6b�y¶@‚2!œ‘�QqÊÊv&S�;cAk$ÀEùîÒ&hœ/\¸€ldI9ªˆkccãwß}÷ÛïÑm÷jbyt‚HË$FÜÚÜÜq “�‰‰�+¢H!í£ÀÉ´õë×¿óÎ;p?Ð?Ô¸+s—Í›7Órü6ø×ãù-j:®BÅ™6Ø#J•ÔN�:Ôåûï¿çƒãìÂEn¨Gxo¿�ãyùùÂ¹uë³�Øg�5"K#E¸,\ˆ?¯Xò*ê��IŽ£¢€¨dÆ477Sø/]º”Ž<þ¼¹¥ùë¯¿þâ‹/Èà(töÝwßE:eóFÌœH×’·–‰þk\öÖr\åììŒ;rf®2yòd²/ ÎclÌ@¶‘Ã‘\<²—Cö‹þqüøñššCCCƒ¢d M`r ¬@B£Â^ ˜^D\$¡ÈŒIII¡»#ùs.GÆ!Ç)ÿ.õ“€‡S+�å‹>sdÝ„Œ$ùþý…û²èëëÓÄÐ ßÎ# öÊ9ûÿ@ì±+p6ðÒÖÖVf<œÊÆÆ†“Z ¢Œ04^^^´^T–Üâ|Ñ_:ˆ‰Â6a�þä¥nP ñ#.rj.({¸{¸ÿüìì«{3gò–ÚÚÏæ4¹Ø/«˜ôŸI8«²£ñµÿþ+V¨««Ãþ0ÂÅ‹Ùj‘ô(¾�æV7‹ñ(IŒŒÔÂÏH p2‚F‰ƒªDÁˆé1QP®_¿Nü “á¨àï¿ÿ>›²¢Ã¥Œ´ôå¢g$J’ñ; $ÓG5‘=s3†0 ú³O¡¼REPVQÎÊËöX¾¿%D¡¾Ãåº|XÙ ÁŠøý¬º†:âK¬·obTç&~uæ/¼ÂÊ 1ÈxeHP…íÛ·ƒ¶�{€? ³†Ái½pu???@sàÀ�Ñ£G£GËÉÉaî²eË2—ïz?Ñ«s§ÅŽÖö÷†ð “N${{{´ÌcÆŒY½z5s/¸+5kýäû…m|Yèˆ^ž,„›SoCCû‚kÕªU2‚gh©D�hqQ@¨ñJ´Fó«-<~ÎCJ¤XFÐÓŽ§§'–|ãÆ #A�²O¡XòÉ't-BÞÉÉ‰�Bû,î3apK¸‡“«34Àá¢mmm¤ Ë£G�>|Èƒ>ø`Á‚2Vìéýf7Üè�Ý\{ª¶°°0Ñ%Í8{ö¬ƒƒ-a•ßj$�Wú~•ËfÎlZoQQ{$ø?¸(²"²1œpïÞ½•moo�ŠŠ²°´À)0 xì½{÷˜Á—F��êšêE<â†Å@/ßôY9`à òŸªªªO?ýô¾@._¾Œ@¨ã ¨ø§Ï< NÊ·˜¤··7¨Pîèè¸tér©‡‡5qJJJþAë${«. ´ÍÛBåäøÕ�IJŒ »„ã1i�-H›ÀEø =F` ¥¸ó§¢± ©i{bôä)ÿaŒÓ!H™”•“32™š¼+UÄ— ‚˜¡Þ$=ŽZäÛý;Õ"¦™™¤f§Á>’½(ïi^#¯¨ªdÌXmºõž={º¼Jt¹}û6½´í×O>21º‡ŸàòƒµåáqÛlgëŒÕª0Ñ1`à@© zº\�£Sâèõœ¸jKjÊÂ¢Ãííµu´ùjùZS¦«¯ç²È5>5n ±‰‹B¹àE§_àò�×^{ Q/1Ïž=[¾|9©2šjD(÷Æ{y»í.ÈMÝ“ž–›™[œWV_ ÿëÍK—j‹«Ë²ö¤îþŸZø¿ÄjEG!dë¦ú�üÜ+Øøoyê+§™w¾å±œnÉ~Ù$º ¨�Pï…w%e¥ÒZ˜õp£ïs`y2>þ”žZ¾N>(ÒSwÿUØÚ ëŠ«KóK÷ç—VÀ%¸;ø0óå:JáÇ•Ý¢ 22’ À¯_ ?eÔ’êÒ}÷úwm°0ìÜ (ýš#4Õ55Ð•�?nW~}.�‹S„��ÈªˆÜºu$–Ú4üºx¸‚jÜƒ5åffjjj¸×¿mƒ…É˜/C�#fÓ-(ˆà½1I±*jªs@7¾*ü`�ä®ÔÔÔ±cÇv2YYð@Ò†Ä¸|•§ðíþm"" ðÞ•~^T¯Dâ®zJ6âììŒ¾¡�ÆùÚµkW®\yï½÷JJJüýýÑÉ2#˜¯ÂPñY¨R_%½î�ôDÀ”,Hÿý× drþ’åEÎî.œÿ4Asª¢¢®®®®ÎyáŠkjn ÒãCô¤díDºëùÂÃÃ>Ü$�ääd°z///�§£ÃÿzpâÄ‰håÐy‰¥SKK«¸¸8,,LFà� AAA2Cû‰Æ Î†ž”yûÖC¾ Ü¼±@´¡º¥Aa?ÏQ}„&óI³°(*›jf¹…H;A�”™2Jk”T–pìØ±'OždggïÛ·eJJ zy´Šø^�fŸù@Bt™4iÒãÇ�¡ÍÊÊ ^¸p¡¬¬~hp¯ÌÌÌÜÜÜ/^dçdK%ÊÄBAFàínKÜKë*¨Õ‚U±ƒr¿5>rùÊV63�§M542D#`>ÃÂm™GpxHöþ=•GxôJ…þ¯aCh°âïßXö\ZZZ� QwÐ Þ¸q#66.2 Ò32è™§¸:õôôÚÛÛŸ>}zæÌ…Ó§OSh ¥1(ˆ;wÐ[ÈŠ¸(�¼n��–Hœœê,ýÏŽó©ðvú¿b×°?B \w¦��t³4Ò¸A[[[GGìæââ"#ø€öÜ¹sXË‰'$0”¾¾þ�;w²²²®_¿ŽttòäÉ¼¼<'''(~ŸÞs‘Á—Òsæ: ±PHp`¿¢�ÿE45•ø%ãã7«`ÏÏeR)A,\½zÕÈÈÜÐÐ€¤M/èAŒÑ$zxxH (€ÚY³Æ××÷›o¾¹wïRZ$ÇÍÍ�Æ¸»»£1ôD$F�©ÒÀpŠ§÷[ñé‰ÈKè¯‘|`szÙQXY¼3'Í?h-²ó�±ÔÄìæÍ›ÖÖÖfff fØCÀqÖB_�Š+¨0~pp°¼¼<}øTPP ¡¡ÑÚÚŠì‡{ÙÚÚÞ¿·– Yê! Œ ^ðû» ã�LŒ-g ÓÕŸÈ~°ùê|~‹®ðöíÛè\çŸ7oÞÝ»wgÍš%�N]]]X± #ø–šQýeoÏŸ?ÿ�@N�:Å|iÐC‘ ¡ kÐQØ ¿ªªªÌq°è &HV=¨õL¶AË£©ÙÉÑí‚tÑ»u©È? …€t‰’Þ_=¯‘ÀÚ]¢Ð+½Ò+½Ò+½Ò+ù/ïð5 endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream xœ¥\[sÛÆ’~w•ÿÉ- Á`põ¾¬;¶£Øql)®œx ¦h’ A&¥ýñÛ_÷€ ©Mb†ôôý6ú‡7Ÿco^?öïçÏòÔW±Ð¿:óƒØÓyìÇž ü$Ê¼ûõóg?¼[ó2ò^m¼ßž?{yC#?)/÷óÄ»ùöü™â¹ÊKS?"/%|qèÝÐÄÀ›ããÍógN>ßÜ¾š^†“wS=ñðåíô2šÜ^O/³Éí{ðè >^O£Éú¦âÉ¾¾¡W*™|´ï>M/SFôF®ðtMÃ·¦'?O/ãÉí«wÓÿön~~þìõ�e9

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Contoh Kasus Pelanggaran UU ITE di Indonesia

Salah satu contoh kasus pelanggaran UU ITE di Indonesia pernah terjadi baru-baru ini di Kalimantan Timur. Sebagaimana dilansir Antaranews, ada perempuan yang melanggar UU ITE terkait pornografi (melanggar kesusilaan).

Perempuan itu diamankan oleh pihak kepolisian pada 4 Maret lalu, satu hari pasca penyelidikan. Adapun contoh kasus pelanggaran UU ITE ini terjadi karena tersangka menjual foto yang bermuatan pornografi lewat akun Instagram.

Seseorang berinisial YRT ini kemungkinan terjerat pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008. Ada ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda 6 miliar rupiah.

Apa itu UU ITE sudah dapat kita pantau sebagai aturan yang menjaga keamanan dunia digital di Indonesia agar lebih bersifat positif. Berbagai ketentuan yang diatur melalui UU ITE ditujukan demi kepercayaan pengguna teknologi.

Adapun contoh kasus pelanggaran UU ITE bisa dipantau lewat ujaran kebencian, penyadapan, judi online, penyebaran berita bohong, dan lain-lain. Manfaat UU ITE sebagai cyber law adalah memastikan kepastian hukumnya.

Pelanggaran UU ITE bisa menyebabkan seseorang terkena dampak negatif, sementara pelaku memperoleh hukuman tertentu. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara sebaiknya lebih bijak dalam pemanfaatan teknologi.

Ronaldo Heinrich Herman, S.H., M.H., C.Me, adalah seorang ahli hukum yang memiliki latar belakang akademik kuat di bidang hukum perdata, bisnis, dan socio-legal. Lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ronaldo menyelesaikan program sarjana, magister, dan sedang menempuh pendidikan doktor dengan fokus pada perbandingan hukum. Dengan keahlian di bidang hukum perdata dan penelitian hukum, ia menggabungkan wawasan akademis dan praktis untuk memberikan analisis mendalam dalam setiap tulisannya.

Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik dalam UU ITE diatur melalui Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2004, yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Anggaran Pembangunan Rumah Pensiun Presiden dan Wapres

Anggaran untuk pengadaan rumah pensiun presiden dan wapres dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara c.q. bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara paling lambat tahun anggaran sebelum yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.[7]

Penyediaan rumah pensiun presiden dan wapres dilakukan melalui mekanisme:[8]

Lalu, berapa luas tanah yang diadakan untuk rumah pensiun presiden dan wapres?[9]

Sedangkan luas bangunan rumah seluruh lantai paling banyak seluas 1.500 m2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.[11]

Kemudian, berikut ini tahapan perhitungan nilai tanah untuk penganggaran rumah pensiun presiden dan wapres:[12]

Sementara, perhitungan nilai bangunan untuk penganggaran rumah kediaman bagi mantan presiden dan/atau mantan wapres dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara dengan memperhatikan biaya pembangunan rumah dengan kualitas baik per meter persegi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.[13]

Tetapi dalam hal pengadaan rumah kediaman dilakukan melalui pembelian rumah yang telah ada, dan memerlukan renovasi atau restorasi, maka biayanya termasuk dalam perhitungan nilai bangunan.[14]

Menteri sekretaris negara menyusun rincian anggaran untuk pengadaan rumah pensiun presiden dan wapres dan diajukan kepada menteri keuangan didasarkan pada nilai yang diperoleh dari penjumlahan antara:[15]

Jadi, benar bahwa setiap presiden dan/atau wakil presiden yang sudah berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan rumah kediaman, termasuk rumah presiden Jokowi setelah pensiun sebagaimana Anda sebutkan. Bahkan pembangunan rumah presiden Jokowi setelah pensiun pun sudah dimulai dari saat ini menuju berakhir masa jabatannya.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

[1] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (“Perpres 52/2014”)

[2] Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 3 ayat (2) Perpres 52/2014

[3] Pasal 2 ayat (1) Perpres 52/2014

[4] Pasal 6 Perpres 52/2014

[5] Pasal 8 ayat (1) Perpres 52/2014

[6] Pasal 7 Perpres 52/2014

[7] Pasal 4 ayat (1) Perpres 52/2014

[8] Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (“Permenkeu 120/2022”)

[9] Pasal 3 Permenkeu 120/2022

[10] Pasal 63 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

[11] Pasal 5 Permenkeu 120/2022

[12] Pasal 6 ayat (1) Permenkeu 120/2022

[13] Pasal 7 ayat (1) Permenkeu 120/2022

[14] Pasal 7 ayat (2) Permenkeu 120/2022

[15] Pasal 8 ayat (1), (3), (4), dan (5) Permenkeu 120/2022

Jatuhnya talak mengakibatkan lepasnya ikatan perkawinan. Berikut dasar hukum, cara mengajukan talak, syarat, serta akibat hukumnya.

Talak merupakan salah satu istilah yang berhubungan dengan perkawinan. Merujuk KBBI, talak adalah perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan. Masih soal definisi talak, Sudarsono dalam Hukum Perkawinan Nasional, menyebutkan talak adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.

Secara sederhana, talak dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 7/1989 menerangkan bahwa seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dasar Hukum Talak dalam Memutuskan Perkawinan

Ketentuan talak dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait ini, Pasal 129 KHI menerangkan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa syarat jatuhnya talak harus dilakukan oleh suami dan akan diakui secara hukum negara saat dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Lalu, bagaimana jika talak di luar pengadilan?

Jika ditinjau dari aspek hukum formal, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan sebatas sah dalam hukum agama saja. Namun, tidak sah di mata hukum; baru akan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Ini berarti menjatuhkan talak di luar pengadilan kepada istri tidak serta-merta dapat mengakhiri ikatan perkawinan suami-istri di mata hukum.

Syarat Menjatuhkan Talak

Perlu diketahui bahwa untuk melakukan perceraian atau menjatuhkan talak, harus ada cukup alasan yang jelas. Alasan ini yang melandaskan bahwa antara suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun dan perceraian adalah satu-satunya jalan keluar.

Pengajaran Dasar Bunda Maria

Maria adalah seorang perawan yang tinggal di Nazaret, daerah Galilea. Yoakim dan Anna adalah nama ayah dan ibunya. Sebagai seorang Yahudi Maria sangat mengharapkan kedatangan sang Mesias, yaitu Juruselamat dunia. Dalam kehidupan Geraja Katolik, Bunda Maria merupakan sosok pribadi yang mempunyai tempat sungguh istimewa. Gereja Katolik sangat menghormatinya, sehingga dapat kita lihat, begitu kuat Devosi terhadap Bunda Maria.

Penghormatan ini dilakukan oleh Gereja

Dimana Letak keistimewaan Bunda Maria?

Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. (Luk 1:26-38)

Dari perikop diatas kita mengetahui, bahwa dengan penuh iman dan penyerahan diri secara total kepada penyelenggaraan ilahi, Bunda maria berani menjawab panggilan Allah.

Dalam perjalanan Hidupnya Bunda Maria mempunyai relasi yang sangat mesra dengan Putranya Yesus Kristus, sejak ada dalam kandungan serta sampai wafat-Nya, karena ia telah dipilih oleh Allah menjadi Bunda Allah. Lewat kedekatan relasi inilah yang menjadikan Gereja katolik memppunyai keyakinan bahwa Maria sungguh-sungguh istimewa, baik dihadirat Allah maupun manusia.

lewat perjalanan sejarah Gereja dalam bimbingan Roh Kudus, lewat berbagai konsili Nicea, Konsili Efesus, konsili Kalcedon menetapkan bahwa Yesus sebagai Anak Allah, yang memang sungguh-sungguh Allah oleh karena sehakikat dengan Bapa, menjadi daging, menjadi manusia begitu rupa, sehingga Ia adalah Allah dan manusia (secara serentak), namun tetap satu.

Karena Yesus adalah benar-benar Allah, maka ibu Yesus menjadi ibu Allah. Istilah "Mater Dei" (bahasa latin) yang artinya Bunda Allah, mulai disebut pada abad ke IV

Link terkait mengenai Bunda Maria

[Materi Pengajaran Dasar] [Maria sebagai pola hidup orang beriman P. Josep Susanto Pr ] [Maria sebagai Tabut perjanjian, Maria dikandung tanpa Noda dosa (Immaculata) dan Maria diangkat ke Surga] [Gelar Bunda Allah] [Maria Harapan & Hiburan Umat Allah] [Gelar Maria Sebagai Penebus Serta] [Artikel mengenai Bunda Maria ]

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pengguna ruang digital. Adapun wadah digital tersebut mencakup sejumlah transaksi sampai media informasi (termasuk sosial media).

Lantas, apa itu UU ITE? Artikel ini membahas apa itu UU ITE, dasar hukum UU ITE, apa saja manfaat dari UU ITE, contoh kasus pelanggaran UU ITE dan sanksinya, apa saja hukuman bagi pelanggar UU ITE, serta apa saja contoh kasus pelanggaran UU ITE di Indonesia.

UU ITE merupakan kepanjangan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut didefinisikan sebagai undang-undang yang mengatur sejumlah kegiatan informasi dan transaksi elektronik di dunia digital.

Sejumlah aturan yang tertulis di dalam UU ITE bertujuan untuk mengawasi dan melindungi aktivitas di internet. Lebih rincinya menjaga ruang digital agar bisa sehat, bersih, produktif, dan taat terhadap etika tertentu.

Bersih dan sehat yang dimaksud dalam ruang lingkup UU ITE juga mencakup berbagai landasan hukum penggunaan teknologi. Dengan begitu, tindakan kejahatan online atau cyber crime bisa mempunyai dasar aturan yang sah.

Dasar hukum UU ITE dideskripsikan melalui asas dan tujuan pembentukannya, diatur melalui Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara garis besar agar bisa memanfaatkan teknologi ITE sesuai asas kepastian hukum, kehati-hatian, manfaat, netral teknologi, dan itikad baik.

Adapun UU ITE yang pertama kali dibentuk pada 2008 tersebut telah mengalami dua kali perubahan. Pertama, diubah lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perubahan ini dikhususkan bagi Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 Ayat (2), dan Pasal 31 Ayat (3).

Sedangkan perubahan kedua UU ITE dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2024. Ketentuan perubahan kedua UU ITE tersebut mengatur mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik, kontrak elektronik internasional, serta perubahan terhadap ketentuan sanksi pidana yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B UU ITE. Selain itu peraturan tersebut juga mengatur mengenai alat bukti elektronik, sertifikasi elektronik, perbuatan yang dilarang, dan sebagainya.

Selain UU ITE yang telah diubah dua kali, terdapat pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan itu melingkupi penggunaan sistem elektronik dan transaksi di dunia digital.